mengatakan perlunya kerjasama antar komponen masyarakat di daerah ini, untuk mewujudkan Sumut yang bermartabat. Karena, hanya dengan bekerjasama, berbagai persoalan dan program pembangunan dapat dituntaskan.
Hal itu disampaikan Wagub Sumut Musa Rajekshah, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan materi "Membangun Wibawa Hukum: Rekonstruksi Tata Kelola Pemerintahan Bersih” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (10/9).
"Dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kami, untuk mewujudkan Sumut Bermartabat, kami berharap adanya masukan dan juga kerjasama, khususnya dari DPRD dan seluruh elemen masyarakat Sumut," kata Musa Rajekshah.
Saat ini dalam berbagai aspek, katanya, secara prestasi Sumut perlu banyak perbaikan. Apalagi Sumut merupakan provinsi terbesar ke 4 di Indonesia, seharusnya banyak prestasi yang diraih. "Kita juga mengalami beberapa kali Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang terjerat masalah, ini semua pastinya disebabkan karena ketidaktahuan tentang tata kelola pemerintahan," kata Musa Rajekshah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia mengatakan, FGD tersebut dilaksanakan dalam rangka mengawal dan mendukung Pemerintahan Sumatera Utara yang baru. Visi yang sudah ditetapkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut harus dibedah dan menjadi konsep kebijakan rencana kerja, serta prorgam kerja yang nyata.
“Untuk itu kami mengundang fraksi yang lain membicarakan hal yang seperti itu. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan dukungan bulat kepada perjalanan pemerintahan yang baru ini," ujar Doli.
Hal senada disampaikan Sekretaris Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution. Dikatakannya, dalam FGD tersebut, Golkar mencoba mensinergikan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat dengan berbagai komponen masyarakat. "Ke depan Pemprov Sumut bisa lebih bersih dari yang sebelumnya. Kita yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang baru, bisa bersinergi dengan DPRD Sumut," katanya.
Pada kesempatan itu, Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar mengatakan, pemerintahan yang baru perlu melakukan adaptasi, serta pembenahan tim kerja. "Serta melakukan evaluasi visi pemerintahan sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, Akademisi dari USU Hatta Rido mengatakan, kasus korupsi itu terjadi karena ada sesuatu yang dibiasakan dan menjadi norma. "Dari situlah pangkalnya. Jadi melawan korupsi itu sudah menjadi isu internasional. Sumut hampir mirip dengan Indonesia, index persepsi korupsinya sama,” ujarnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman, Sekretaris DPRD Sumut H Erwin, serta para peserta FGD dan undangan lainnya. (E1)
Tidak ada komentar: